MBKM Mandiri di 3 Provinsi Sulawesi Fokus pada Masalah Stunting, Krisis Energi, dan Kemiskinan

[MAKASSAR] Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri di Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tenggara (Sultra) berfokus pada peningkatan pelayanan publik, penyelesaian masalah stunting, krisis energi, kemiskinan, dan pembangunan SDM yang berkarakter. Dalam rangka mendukung fokus-fokus tersebut, enam mitra berkomitmen untuk membantu 43 perguruan tinggi yang berniat untuk menjalankan MBKM Mandiri di LLDikti Wilayah IX yang terdapat di ketiga provinsi tersebut.

Kesiapan itu terungkap dalam Nota Harapan Bersama (Mutual Expectation Agreement) yang ditandatangani oleh enam calon mitra MBKM dan 43 perwakilan Perguruan Tinggi dari seluruh wilayah Sulbar, Sulsel, dan Sultra di akhir acara dialog multi pihak (multi-stakeholder dialogue – MSD) MBKM Mandiri di Aula LLDikti Wilayah IX, Rabu (25/10).

MSD tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Kampus Merdeka Mandiri (KMM) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX.

MSD merupakan ajang dialog antara perguruan tinggi dengan pihak di luar perguruan tinggi seperti lembaga pemerintahan, organisasi bisnis (termasuk industri), organisasi sosial dan kemasyarakatan yang berpotensi menjadi mitra bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan MBKM Mandiri. Dialog ini memfasilitasi pertemuan para pihak, yakni perguruan tinggi, pemerintah, sektor bisnis, dan organisasi kemasyarakatan, untuk duduk bersama mendiskusikan apa yang bisa dilakukan bersama untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan mereka.

Para calon mitra yang hadir dalam MSD tersebut antara lain Semen Tonasa, BRI, Ombudsman Sulsel, Apindo Sulsel, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata. Acara MSD tersebut merupakan kelanjutan dari acara bimbingan teknis (bimtek) MBKM Mandiri yang dilaksanakan hari sebelumnya di tempat yang sama.

Bimtek MBKM Mandiri diselenggarakan agar Perguruan Tinggi dan para pihak yang terkait mampu untuk melaksanakan MBKM secara mandiri di kampusnya masing-masing, bekerja sama dengan para mitra yang siap. MBKM Mandiri diselenggarakan untuk memenuhi hak mahasiswa untuk belajar maksimal tiga semester di luar program studinya.

Baca Juga :  Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Ditjen Diktiristek Lakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I

Dalam acara pembukaan acara Bimtek, Kepala LLDikti Wilayah IX, Andi Lukman, mengatakan bahwa MBKM adalah solusi yang sangat baik untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh banyak sarjana baru. “Dengan MBKM para mahasiswa tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan tetapi juga keterampilan dan skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya,” kata Andi Lukman.

Sejalan dengan itu Andi Lukman mendesak para pengelola perguruan tinggi agar tidak sekadar berlomba meluluskan mahasiswa, melainkan memastikan apakah lulusannya sungguh dibekali dengan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat industri.

Sementara itu Anggota Tim MBKM LLDikti Wilayah IX, Mir Alam, mengatakan bahwa MBKM adalah terobosan dari Kemendikbudristek yang perlu dijaga keberlanjutannya. Menurut dia, MBKM sangat mengakomodir kebutuhan masyarakat masa depan, dengan menyelenggarakan pendidikan yang multidisiplin.

“Sebelum adanya MBKM, perguruan tinggi cenderung terkungkung di dalam. Sekarang kungkungan itu dibuka. Tetapi tidak mudah juga bagi PT untuk keluar dari kungkungan, karena sudah merasa nyaman dengan cara yang lama,” dia menambahkan.

Menyambut kehadiran MBKM, Kepala Bidang Pengembangan SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Takdir H Wata, mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa PTS maupun PTN, untuk menyelenggarakan KKN Tematik Desa Wisata. “Program KKN tematik ini sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi kami,” tuturnya.

Manajer Kampus Merdeka Mandiri (KMM) Heru Wijayanto menyambut gembira nota harapan bersama yang ditandatangani oleh kalangan perguruan tinggi dan para calon mitranya. “Bahkan LLDikti 9 telah menandatangani MoU dengan Ombudsman dan Dinas Pariwisata, untuk memastikan keterlibatan para pihak tersebut dalam MBKM Mandiri di wilayah LLDikti 9,” kata Heru.

Heru menambahkan, kalangan perguruan tinggi bisa mengambil manfaat dari MoU yang sudah ditandatangani tersebut. “Dengan kemitraan-kemitraan setempat seperti ini, diharapkan ke depan setiap daerah dan setiap PT akan memiliki kekhasan sekaligus kekuatannya masing-masing,” kata Heru.

Sebagai latar belakang, acara Bimtek dan MSD di Makassar adalah bagian dari program nasional akselerasi MBKM Mandiri, yang diselenggarakan oleh Direktorat Belmawa bekerja sama dengan tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM). Kegiatan ini akan diselenggarakan di 16 wilayah LLDikti di seluruh Indonesia. Sejauh ini kegiatan ini sudah berjalan di Aceh, Padang, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, Denpasar, Gorontalo, Kupang, Ambon, Jayapura, dan Surabaya.

Baca Juga :  Kemendikbudristek Terus Dukung Warga Pendidikan Tinggi Tangani Pandemi

Heru Wijayanto mengatakan bahwa karena perbedaan kebutuhan di masing-masing wilayah LLDikti, maka di sejumlah wilayah diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis, sementara di sejumlah wilayah lain diselenggarakan Bimtek dan MSD. “Perbedaan kebutuhan itu bisa terjadi di tingkat LLDikti, perguruan tinggi, atau keduanya,” tutur Heru.

Sosialisasi memberikan pengenalan umum mengenai MBKM, khususnya MBKM Mandiri. Dengan mengikuti acara sosialisasi, diharapkan para peserta memahami filosofi, dasar hukum, dan perlunya MBKM Mandiri.

Bimtek ditujukan kepada kalangan perguruan tinggi yang sudah memahami seluk beluk MBKM tetapi masih membutuhkan bimbingan teknis pelaksanaannya. Bimtek berfokus pada bagaimana perguruan tinggi bisa melakukan relaksasi kurikulum dan bagaimana mendesain kurikulum MBKM. Relaksasi kurikulum diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk mendesain kurikulum yang lebih merdeka dan lebih sesuai dengan konteks setempat.

Salah satu hal terpenting dalam MBKM adalah memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Setelah belajar di dalam satu program studi, seorang mahasiswa berhak belajar di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, belajar di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, atau belajar di luar perguruan tinggi, semisal di dalam perusahaan, organisasi sosial, atau terjun ke masyarakat.

Dalam konteks itulah perguruan tinggi memerlukan banyak mitra yang bersedia terlibat dalam dunia pendidikan. Mitra yang dimaksud antara lain perguruan tinggi lain, atau aneka organisasi, semisal organisasi atau lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta murni, dan aneka bentuk organisasi non-pemerintah.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
1061 Views